BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Senin (30/10/2023). Hadir Manajer Monitoring dan Evaluasi Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Gantjang Amanullah; Kepala Bappeda Kota Pangkalpinang, Yan Rizana, Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Thamrin, serta sejumlah OPD di Kota Pangkalpinang dan stakeholder.
Menurut Gantjang, sesuai Peraturan Presiden, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bersama Bupati dan Walikota harus membuat rencana aksi daerah dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Rapat Koordinasi ini bagaimana upaya Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sesuai rencana aksi daerah, membuat laporan SDGs tahunan dan laporan monitoring tahunan.
"Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama Gubernur akan melaksanakan 3 agenda itu. Kegiatan ini, meneguhkan komitmen Pemerintah Pusat dan ditindaklanjuti komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang melaksanakan koordinasi membuat rencana aksi daerah," ungkapnya.
BACA JUGA:Bappeda Bangka Konsultasi Publik I KLHS RPJPD Tahun 2025-2045
BACA JUGA:Kick Off Meeting, Bappeda Bangka Siap Susun KLHS RPJPD 2025-2045
Untuk itu, Koordinasi harus dilakukan Bappeda bersama OPD yang lain, organisasi masyarakat, non pemerintah lainnya, pelaku usaha, perguruan tinggi bahkan media massa. Agar di tahun 2030 nantinya tidak ada lagi orang atau masyarakat yang tertinggal.
"Caranya dengan melihat indikator, misalnya target nasional kemiskinan 9,3 persen itu tidak mencapai target 9 persen. Kota Pangkalpinang diangka 4,27 persen artinya Pangkalpinang keren bagus sekali target 9 persen tapi berhasil diatas itu," jelasnya.
Kota Pangkalpinang diminta pada tahun 2030 bisa membuat target dan sesuai indikator di SDGs. Misalnya, mewujudkan turunnya kemiskinan, semua program kegiatan untuk menurunkan kemiskinan hari ini dibahas.
"Indikator ini banyak, goal 1 kemiskinan, goal kedua tanpa kelaparan, goal ketiga kesehatan, keempat pendidikan, kelima gender, keenam air minum dan sanitasi serta lainnya," imbuhnya.
BACA JUGA:Kerjasama Bappeda dengan IPB dan UBB, Riset Karbon pada Mangrove
Menurut Gantjang ada sebanyak 289 indikator SDGs yang akan dipantau agar di tahun 2030 tidak ada lagi yang masih dalam kehidupan tertinggal. Untuk mencapai itu, semua harus bersatu dan berkolaborasi agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Kepala Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang, Yan Rizana didampingi Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Aprizal mengaku Bappeda ditunjuk untuk menjadi koordinator. Mereka juga mengajak beberapa OPD, pelaku usaha, BPS, BI, BUMN dan pihak terkait melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tersebut.
"Dari rakor ini kita coba memetakan sub kegiatan pencapaian TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) ini. Sudah menjadi kewajiban kita dan semoga nanti kelihatan program kegiatan apa Pemerintah Kota Pangkalpinang yang mendukung pencapaian TPB ini," urainya.
Sementara Aprizal mengaku hal ini merupakan kesepakatan dan target global yang harus dicapai oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemkot Pangkalpinang mencoba memetakan program-program dan diharapkan kelihatan dukungan terhadap pencapaian indikator itu.