BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya menghadiri kegiatan sosialisasi Sinergi Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) dan DPR RI sekaligus menyalurkan santunan kepada anak yatim piatu di Hotel Fox Harris Kota Pangkalpinang, Selasa, 28 Maret 2023.
Terlihat dalam kegiatan itu, ratusan masyarakat antusias mengikuti sosialisasi sebagai upaya menambah wawasan dalam memahami tugas dan fungsi BPH Migas dan DPR RI.
BACA JUGA:Pemadaman Listrik Jelang Ramadan, BPJ Hubungi Dua Direktur PLN, Ini Penjelasannya
Sosialisasi menghadirkan Analis Hukum BPH Migas Narsisy, Sales Area Ritel PT Pertamina Parta Niaga Sumbagsel Fadli, dengan moderator Dedi Suprianto.
Bambang Patijaya dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas sinergi dan antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi Sinergi BPH Migas dan DPR RI.
"Kami ucapkan terima, kegiatan seperti ini butuh sinergi dan antusias seluruh peserta. Mudahan-mudahan dapat menambah wawasan dalam memahami fungsi dan tugas BPH migas dan DPR RI," kata BPJ -sapaanya-.
BACA JUGA:Ingat! Pengayaan Thorium & Uranium Harus izin PBB, BPJ: Khawatir 'Cuma Market'?
Kepada peserta sosialisasi, BPJ menjelaskan bahwa peran dan fungsi BPH Migas yang menentukan kouta Badan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan alokasinya.
"BPH Migas yang mengatur Kouta BBM subsidi termasuk alokasi untuk Bangka Belitung dan tepat sasaran bisa menyasar masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.
BACA JUGA:Lemhanas Bahas Wacana Timah Kembali Jadi Komoditi Strategis, BPJ: Apa Urgensinya?
BPJ menyinggung program pemerintah tentang subsidi apakah lebih baik disubsidi barang atau orangnya.
Menurut BPJ lebih baik subsidi orangnya, sehingga pasti bisa tepat sasaran.
"Tetapi pemerintah masih menerapkan sistem Bantuan Sosial (Bansos), ini masih banyak bersifat barang seperti beras, pupuk, BBM dan lainnya," imbuhnya.
BACA JUGA:Sambut Ramadan 2023, BPJ Ajak Jaga Kondusifitas Dunia Usaha di Babel
"Saya kira dengan diberikan subsidi kepada orang yang membutuhkan, maka tepat sasaran, tapi jika barang yang disubsidi ini kesannya selalu mengintai masyarakat atau marketnya sendiri dikarenakan subsidi yang menimbulkan potensi, sehingga disparitas harga ini yang bisa terjadi penyelewengan akan terjadi," pungkasnya. (*)