BABELPOS.ID, KOBA - Setelah pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Tahun 2023 ini keberangkatan ibadah haji kembali normal, namun Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahun 1444 H/2023 M yang harus dibayarkan oleh jemaah Indonesia naik signifikan.
Jika tahun lalu, BIPIH yang ditanggung oleh jemaah sebesar Rp 39,8 juta kini menjadi Rp 49,8 juta atau naik Rp 10 juta.
Meski biaya yang ditanggung naik, pemerintah dan DPR optimis semua jemaah haji mampu melunasi biaya tersebut, dengan alasan kebijakan biaya haji telah mempertimbangkan berbagai aspek.
Adapun, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 rata-rata Rp 90,05 juta per jemaah haji reguler dengan 2 komponen, yakni Bipih yang ditanggung jemaah dengan rata-rata Rp 49,8 (55,3 persen) dan kedua penggunaan nilai manfaat per jemaah sebesar Rp 40,2 juta (44,7 persen).
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bangka Tengah, Pahlevi Syahrun berpendapat kondisi ini dapat membuat para CJH terbebani dan bingung, khususnya keberangkatan CJH yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.
Ia pun mendorong pemerintah daerah Bangka Tengah (Bateng) untuk mengambil peran, bahkan ia sudah pernah berdiskusi dengan pihak Kanwil Kemenag Provinsi Bangka Belitung.
Kata Dia, bagi CJH yang sudah menyetor lunas pada tahun 2020 lalu dan uangnya tidak diambil, maka tidak perlu menambah biaya apapun lagi.
"Jadi masyarakat tidak perlu bingung apalagi takut, karena yang sudah lunas tahun 2020 lalu dan berangkat 2023 ini tidak perlu menyetor apapun lagi dan dianggap sudah lunas," ujar Pahlevi kepada babelpos.id pada Kamis (2/3/2023).
"Sementara bagi para CJH yang belum lunas untuk keberangkatan pada tahun 2023 ini, menambah biaya sekitar Rp9 jutaan dan yang baru mau menyetor pelunasan pada tahun 2023, menambah biaya menjadi Rp23 juta," sambungnya.
Kata Dia, biaya Rp23 juta itu yang harus dilunasi, karena totalnya biaya haji itu sekitar Rp49 juta dan hal tersebut menjadi perhatian pihaknya, apalagi para CJH Bangka Tengah yang berangkat pada 2023 ini, didominasi para lansia.
Ia menilai, jika CJH ini diminta untuk melunasi uang Rp23 juta tersebut, maka akan menjadi beban tersendiri.
"Itu yang kami minta, agar ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten," ujarnya.
Ia berharap ada peran dari pemerintah daerah yang berikhtiar mengurangi beban CJH, seperti dengan menggaet pihak ketiga, karena Pemkab Bateng tidak boleh membantu lewat dana dari APBD.
"Seperti menggaet PT. Timah supaya ikut menyumbang dana sekian, jadi memang perlu kekompakan dan kekuatan para pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bangka Belitung, jangan sampai biaya tersebut jadi beban dan gagal pergi haji," pungkasnya. (sak/ynd)