Dalam kesempatan ini, Budi juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Bangka yang turut aktif dalam pengembangan digitalisasi daerah. Bagaimana tidak, katanya, tingkat inklusi keuangan di Kabupaten Bangka berada pada level 62,34% pada 2022, lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya yang hanya sebesar 35,70%.
Bahkan berdasarkan data semester II-2022, lanjutnya, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kabupaten Bangka telah menduduki posisi Level Digital dengan Skor IETPD 90,1%, lebih tinggi dari semester sebelumnya sebesar 86,4%. Demikian halnya jumlah merchant QRIS di Kabupaten Bangka, kini sudah mencapai 25.949.
"Digitalisasi dapat semakin didorong di Kabupaten Bangka, dengan mengeluarkan adanya peraturan atau surat edaran Kepala Daerah terkait dengan kewajiban menggunakan kanal digital / non tunai antara lain QRIS, e-commerce, mobile/internet banking, mesin EDC dan lain-lain. Hal tersebut menitikberatkan ASN sebagai role model dan untuk memberikan pesan yang kuat TP2DD dapat melakukan kegiatan pembayaran pajak/retribusi bersama menggunakan kanal digital," tukasnya.