BABELPOS.ID, MUNTOK - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Barat bersama jajaran melakukan audiensi ke Bupati Bangka Barat, Sukirman, Kamis (12/1/23).
Kepala BPS Kabupaten Bangka Barat Baiq Kurniawati, menyampaikan tujuan audiensi adalah untuk silaturahmi sekaligus menyampaikan data strategis kesejahteraan rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.
"Diantaranya angka kemiskinan, keadaan ketenagakerjaan dan Indek Pembanguan Manusia (IPM) tahun 2022," ujar Baiq.
BACA JUGA:BPS Babar Gelar Rapat Regsosek, Baiq : Minta Forkopimda Mendukung
Adapun angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 sebesar 2.46% mengalami penurunan 0,29% poin dibandingkan dengan tahun 2021, sementara garis kemiskinan Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp635.861 per kapita per bulan.
"Bangka Barat merupakan kabupaten dengan jumlah dan persentase penduduk miskin paling sedikit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," sebut Baiq.
Ia juga menjelaskan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan tahun 2022 yang sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021.
"Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari kemiskinan dan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin," bebernya.
BACA JUGA:Dari Data BPS Tahun 2021, Tingkat Pengangguran di Babar Turun
Sementara itu, untuk angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bangka Barat sebesar 4,86 % mengalami kenaikan sebesar 1,03% poin dibandingkan dengan tahun 2021.
“Pertambahan penduduk sekaligus peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bangka Barat belum bisa diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja,” bebernya.
Bupati Bangka Barat, Sukirman menyambut baik data yang disampaikan oleh BPS Kabupaten Bangka Barat. Hal ini membuktikan bahwa program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berhasil bahkan bisa mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat.
“Pemerintah Kabupaten Bangka Barat akan melakukan pemetaan kemiskinan. Hal ini dimaksudkan agar program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan tepat sasaran, semua bantuan harus tersalurkan kepada masyarakat yang paling berhak mendapatkan. Hal ini dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak termasuk BPS,” tutur Sukirman. (**)