Syarat yang harus dipenuhi untuk dimasukkan ke dalam pendataan, antara lain honor dibayar langsung melalui APBD dan bukan mekanisme pengadaan barang/jasa baik individu ataupun pihak ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja pemerintah, telah bekerja paling sedikit satu tahun per 31 Desember 2021 dan masih bekerja sampai saat dilakukan pendataan, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun di 31 Desember 2021, serta diangkat dalam jabatan untuk ASN (melaksanakan pekerjaan ASN).
Pihaknya pun menyarankan, bagi nama-nama yang tercantum dalam daftar Pendataan Non ASN ini dapat segera membuat akun di alamat yang telah disiapkan dan mempelajari dengan seksama tatacara penggunaan aplikasi.
Diharapkan sebelum tanggal 29 September 2022 (tahap Pra Finalisasi), seluruh yang terdata telah melengkapi data yang dibutuhkan.
Terakhir Susanti mengingatkan, pendataan pegawai Non ASN tidak berkaitan dengan Pengadaan CASN/CPPPK.
“Kami juga ingin mengingatkan, Pendataan Pegawai Non ASN ini tidak ada kaitannya dengan pengadaan CASN PPPK yang dalam waktu dekat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah. Tidak ada perlakuan khusus dan semua WNI yang memenuhi syarat berhak untuk mengikuti pelaksanaan pengadaan CASN/CPPPK," sebutnya.
Dalam kesempatan itu, Susanti juga meminta agar masyarakat hanya menggunakan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan pasca dipublikasinya kepada khalayak ramai hasil pendataan pegawai non ASN Pemprov Babel yang memenuhi kriteria yang dimaksud oleh Kemen PAN RB dan BKN.
"Kami minta agar masyarakat dapat bijak dalam memilih dan mengkonsumsi informasi. Gunakan hanya informasi dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.(jua/rel)