Haruskah Kibar Bendera Putih?

PEMBERLAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, artinya Pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Termasuk pembatasan usaha masyarakat sektor informal yang banyak bersentuhan dengan publik. Oleh: Syahril Sahidir - CEO Babel Pos grup -- SEBAGAI perwujudan dari itu adalah, penyekatan-penyekatan yang terjadi di sana-sini. Berikut dengan protes dan perlawanan dari masyarakat yang juga terjadi di sana dan di sini pula. Presiden Jokowi dalam salah satu videonya menyatakan: \\\'\\\'Tidak perlu takut berlebihan terhadap virus corona. Jadi sebenarnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax.\\\'\\\' Apakah faktanya masyarakat negeri ini memang takut dengan corona? PPKM Darurat atau mikro atau lockdown atau apapun istilahnya, pada intinya adalah wujud kebijakan pemerintah untuk memberikan perlawanan penyebaran virus corona itu sendiri. Di sisi lain, masyarakat yang terkena kebijakan PPKM atau dengan berbagai macam istilahnya, di Medsos --terutama tiktok-- banyak memamerkan bagaimana masyarakat menentang penyekatan --sebagai wujud pelaksanaan PPKM Darurat-- karena urusan perut. Tidak sedikit lelucon yang muncul di Medsos yang membuat kebijakan PPKM sebagai dagelan sarkastis. Jokowi menyatakan, \\\'\\\'Sabar...\\\'\\\' Keluarlah lelucon, \\\'\\\'Jika semua sudah ada di rumah, tentu bisa sabar. Tapi, kalau uang tidak ada, pulsa listrik menunggu, De el-el... apakah masih bisa sabar?\\\'\\\' Seorang nenek menangis histeris, \\\'\\\'Memang RT bilang supaya nenek jangan keluar rumah, tapi kalau terus di rumah, nenek makan apa?\\\'\\\' \\\'\\\'Kan ada Bansos? Bukan cuma uang lho, ada berasnya juga?\\\'\\\' \\\'\\\'Oh...\\\'\\\' Apakah faktanya semudah itu? Apakah si nenek tadi langsung dapat ketika ia sangat membutuhkan? *** PENULIS pernah ungkapkan, ketika corona tahun lalu dan lockdown, heboh memang, tapi tak seheboh sekarang. Karena tahun lalu banyak bantuan dan paket-paket di luar pemerintah baik itu dari perusahaan maupun perseorangan yang turut menunjang kehidupan rakyat yang diharuskan di rumah saja. Mengapa paket-paket itu begitu sepi di tahun ini? Dimana perusahaan atau pribadi-pribadi yang dulu turun membantu? Dapat ditebak, mereka-mereka juga sudah terpuruk. Bahkan tiarap? Atau bahkan jangan-jangan sudah ada yang bangkrut lalu tutup? Di sisi lain, sepinya bantuan ini juga sebagai dampak dari UU Pilkada yang semua digelar tahun 2024. Padahal, jika ada Pilkada misalnya di tahun 2021 atau di tahun 2022 --tanpa digeser--, tentu akan banyak paket-paket Sembako untum rakyat dengan alasan bantuan Pandemi, meski rakyat tahu sesungguhnya itu politis. Tapi, tak urusanlah. Rakyat sudah cerdas kok. *** CUKUP menarik disimak yang terjadi di negeri jiran Malaysia. Seorang pengusaha akan membantu rakyat yang membutuhkan. Dan dia ingin agar yang dapat bantuan adalah yang \\\'memang sangat butuh\\\', bukan yang \\\'aji mumpung\\\'. Dibuat kebijakan, rakyat yang benar-benar butuh agar mengibarkan bendera putih di rumahnya sebagai tanda, maka nanti akan ada orang yang mengantarkan bantuan. Tak menunggu lama, puluhan ribu bendera putih pun langsung berkibar. Tanda butuh! Penulis sulit membayangkan jika kebijakan serupa terjadi di negeri ini. Jangan-jangan bendera putih akan berkibar di setiap rumah, jangan-jangan satu rumah tak hanya satu bendera, tapi banyak, sebagai bukti memang \\\'sangat-sangat-sangat\\\' butuh? Para \\\'bandit\\\' --maklum negeri bandit-- tentu tak menyia-nyiakan peluang ini. Bendera putih dijadikan \\\'proyek\\\' atau malah dipolitisir --terutama di Medsos jadi gerakan tertentu-- untuk kepentingan tertentu pula. Hal yang justru lebih dikhawatirkan, virus corona yang terus bermutasi sehingga lahir varian-varian baru, jangan-jangan juga semakin cerdas. Ketika bendera putih dikibarkan, \\\'virus corona\\\' terpingkal-pingkal, karena mengira manusia sudah \\\'Menyerah\\\'. Atau jangan bendera putihlah, merah, misalnya? ***