Haruskah Jadi Politik Semua

\"JANGAN menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu...\" (Ali Bin Abi Thalib)

Oleh: Syahril Sahidir - CEO Babel Pos Grup -- KETIKA covid-19 melonjak secara nasional termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan berbagai upaya menekan kasus warga negeri ini yang terpapar. Bahkan akhirnya --dan itu hingga sekarang--- jajaran TNI/Polri pun langsung dikerahkan. Mulai dari pengawalan kebijakan yang dinamakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), penyaluran Bansos, hingga vaksinasi. Dan, otomatis karena kebijakan itu sudah melibatkan langsung kedua jajaran tersebut, rantai komando pun jalan. Semuanya tentu atas \\\'perintah\\\' tanpa dalih dan alasan untuk tidak berjalan. Karena pasti semua jajaran Polri dan TNI dari Pusat hingga daerah bahkan ke desa-desa turun tangan. Hasilnya, secara nasional covid-19 berhasil ditekan. *** BAGAIMANA dengan upaya menekan di Bangka Belitung (Babel)? Tentu tak jauh beda. Harian Babel Pos terus mengamati pergerakan orang nomor 1 di daerah ini --ketika kasus covid-19 di Babel melonjak-- Gubernur Babel Erzaldi Roesman, bersama Kapolda Babel Irjen Pol Drs Anang Syarif Hidayat dan Danrem 045/Garuda Jaya Brigjen TNI M Jangkung Widyanto. Trio Forkopimda ini nyaris tanpa henti turun ke lapangan. Bahkan kadang satu mobil bertiga turun di malam hari memantau keadaan dan perkembangan. Saat itu --dan hingga kini tentunya-- Ada 3 kebijakan Gubernur yang terus ia tegaskan. Pertama: Penebalan keterlibatan aparat TNI/Polri. Jelas ini berjalan efektif, karena Kapolda dan Danrem bersama Gubernur terus turun ke lapangan. Kedua: Isolasi terpadu (Isoter). Anggota masyarakat yang dinyatakan positif covid-19, tidak lagi dianjurkan untuk isomasi mandiri (Isoman), melainkan langsung dikarantina di tempat-tempat yang sudah disiapkan. Dan untuk ini, Pemprov dan Polda Babel langsung menyiapkan tempat --Bahkan untuk bantuan yang melibatkan masyarakat, Gubernur menginisiasi ada donasi lewat Harian Babel Pos guna membantu Dapur Isoter--. Ketiga: Penindakan Pelanggar Prokes/PPKM. Meski pendekatan humanis dilakukan, namun tindakan tegas dan sanksi hukum sesuai aturan yanag ada dilakukan bagi pelanggar aturan PPKM. Kebijakan yang ada ini didukung para Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Hasilnya, saat ini angka kasus Harian covid-19 di Babel turun melandai. Namun secara posisi masih mengkhawatirkan. Jika lengah, bukan tidak mungkin akan kembali melonjak. \"Insya Allah kita terus berupaya untuk menyelamatkan masyarakat kita. Bersama Forkompimda tidak lagi menyarankan isoman, tetapi dengan isolasi terpadu. Dan ini kita tingkatkan ke kabupaten/kota hingga sampai tingkat kelurahan/desa. Karena masyarakat kita banyak yang kurang paham apa yang harus dilakukan terhadap isoman ini,\" ujar Gubernur Erzaldi Rosman. Langkah menyelamatkan masyarakat ini, menurut Erzaldi, juga disertai untuk mempertahankan pertumbuhan perekonomian daerah. Karena secara nasional, pertumbuhan ekonomi Babel berada di urutan 2 tertinggi untuk Sumatera --setelah Kepulauan Riau--. \\\'\\\'Untuk pertumbuhan yang tinggi pun akan kembali dengan kesehatan masyarakat kita yang tinggi juga. Agar apa, agar biaya kita tidak tergerus dan perekonomian bisa bertahan, kalau bisa harus naik sehingga gas dan rem yang kita lakukan bersama-sama ini betul-betul membuahkan hasil yang signifikan bagi masyarakat kita,\" harapan Erzaldi. *** PERSOALANNYA, --mungkin karena Gubernur adalah jabatan politik--, sehingga apa yang diperbuat seolah untuk kepentingan politik juga. Gubernur dengan segenap upayanya itu tentu tak berharap pujian, apalagi pencitraan politik. Karena secara kalkulasi dan matematika politik, masih terlalu jauh untuk pencitraan mengingat Pilkada juga masih jauh yaitu tahun 2024. Sementara jabatan Gubernur Babel --pasangan Erzaldi - Fatah habis di bulan Mei 2022, yang berarti akan ada kekosongan Gubernur definitif hampir 2 tahun. Dari sini sebenarnya, adalah langkah terbaik memandang bahwa apa yang dilakukan Gubernur itu sudah memang menjadi tugas kepala daerah. Dan hal yang paling penting dan diharapkan, Gubernur dengan segenap kebijakannya itu adalah dukungan maksimal dari semuanya. Karena jika pandemi covid-19 berhasil ditekan, otomatis sektor ekonomi akan dilonggarkan, dan masyarakat bisa berusaha, ekonomi pun tumbuh. Persoalannya memang. bisa jadi Gubernur tidak berpikir politis, tapi orang yang \\\'kontra\\\' menganggap itu politis. Jika sudah demikian, Gubernur juga tak perlu menjelaskan. Karena \\\'pro\\\' tak butuh itu, yang kontra tak percaya itu. Pola pikir negatif inilah yang membuat akan beratnya covid-19 di daerah sulit ditekan hingga titik terendah. Karena yang namanya berpikir politis, selalu \\\'orang\\\' tidak ada benarnya, yang \\\'benar\\\' itu hanya \\\'tujuan saya\\\' dan \\\'tujuan orang yang saya dukung\\\'. Alangkah indahnya, jika bergaul dengan dunia politik, maka hadapilah politik itu dengan seni... sehingga politik itu terasa indah... belajar dan belajarlah agar ada ilmu dalam politik... sehingga ketika berpolitik kamu menjadi mudah menghadapinya.... Lalu perkuat pula dengan agama... agar tak ada dendam kesumat di dalamnya... melainkan diwarnai cinta kasih sayang... dan tujuan politik menjadi terarah.... ***