Gubernur dan DPRD Sepakati KUA-PPAS 2022, Semoga Tak Ada Pengurangan Anggaran Lagi

PANGKALPINANG - Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) tahun anggaran 2022, Rabu (6/10) kemarin telah disepakati. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatangani MoU oleh Gubernur Babel Erzaldi Rosman bersama para Pimpinan DPRD, yang berlangsung di ruang Banggar DPRD Babel. Hadir juga anggota dewan lainnya dan Ketua TAPD Pemprov Babel, Naziarto yang juga merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Babel. Tertuang dalam KUA-PPAS tersebut, APBD 2022 ditetapkan sebesar Rp2.486.859.229.656. Enam fokus prioritas pembangunan utama ke depannya meliputi pembangunan agropolitan, pembangunan bahari, pembangunan pariwisata, peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan pendidikan, serta pembangunan kesehatan. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi berharap, anggaran tidak tergerus lagi dengan adanya kebijakan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat yang disebabkan peralihan anggaran dalam penanganan Covid-19. \"Mohon doanya agar pendapatan kita pada tahun 2022 bisa bertambah. Serta dana transfer DAK, DID dan DAU tidak terjadi pengurangan sehingga Babel akan mampu membangun sesuai yang diharapkan. Tentunya hal itu bermuara untuk memenuhi apa yang diaspirasikan masyarakat,\" ungkapnya. Ia juga mengapresiasi, enam fokus prioritas pembangunan utama yang disampaikan Gubernur Erzaldi. Dia menilai, hal itu merupakan terobosan yang sangat baik, terutama di bidang pendidikan. \"DPRD Babel bersama Tim TAPD Pemprov Babel dalam pembahasan KUA-PPAS 2022 sudah menetapkan 5 SMA/SMK baru yang akan didirikan pada tahun 2022,\" ungkapnya. Terpisah, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman mengungkapkan, selain enam fokus prioritas pembangunan utama dan belanja yang bersifat wajib lainnya, kebijakan keuangan daerah ini masih difokuskan pada pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. \"Kita berharap enam prirotas pembangunan ini dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga melindungi dari sisi kesehatan serta meningkatkan kualitas pendidikan,\" ungkapnya. Sementara arah prioritas pembangunan penunjang akan difokuskan pada beberapa hal, meliputi pengembangan tata kelola pertambangan, pengembangan energi dan infrastruktur kewilayahan, pembangunan sosial, peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik, pembangunan berdemokrasi, peningkatan pembangunan bidang kebencanaan, serta pengendalian lingkungan hidup. Di samping itu, lanjut Erzaldi, ada juga diarahkan untuk mendukung tema rencana kerja pemerintah pusat, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Arah kebijakan pendapatan daerah yakni diarahkan melalui sumber-sumber penerimaan asli daerah seperti pajak dan retribusi, serta peningkatan dana perimbangan. \"Untuk tahun ini, dana perimbangan mengalami penurunan, di mana pada tahun 2021 sekitar Rp1,7 triliun, namun untuk tahun 2022 hanya Rp1,4 triliun. Namun kita tetap berupaya mencari potensi pendapatan lainnya untuk meningkatkan PAD kita,\" pungkasnya. (jua)