KOBA - Ikatan Supir dan para Nelayan di Pelabuhan Sungai Selan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar jenis Bio Solar subsidi. Padahal bahan bakar tersebut sangat dibutuhkan para supir dan nelayan guna menjalankan pekerjaannya sehari-hari.
Keluh kesah para nelayan dan supir pelabuhan tersebut disampaikan langsung kepada Bupati Bangka Tengah (Bateng), Algafry Rahman serta turut didengarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan serta pihak Pertamina wilayah Bangka Belitung pada audiensi yang dilakukan Senin (21/2/2022) di Pelabuhan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Bangka Tengah.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Nelayan Sungaiselan, Supardan mengungkapkan banyak nelayan di Sungaiselan yang kesulitan mendapat Bio Solar untuk bahan bakar kapal lautnya.
\"Memang beberapa bulan yang lalu telah dibangun Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum Nelayan (SPBUN) dan sudah mulai beroperasional, tetapi SPBUN yang diperuntukkan bagi nelayan tersebut justru menjual bahan bakar jenis Dexlite yang harga per liternya jauh lebih mahal daripada Bio Solar subsidi,\" terangnya.
\"Semoga keluh kesah kami ini bisa didengar dan diurus pihak-pihak yang berwenang, karena di SPBUN yang baru itu tidak menjual Bio Solar sama sekali,\" sambungnya.
Di tempat yang sama, Sofi, Ketua Ikatan Sopir Truk Sungaiselan mengatakan terdapat kurang lebih 180 truk yang terdata dan beraktivitas sebagai pengangkut barang di Pelabuhan Sungaiselan.
\"Selama ini kami mengambil solar di SPBU Simpangkatis dan itupun kadang-kadang tidak kebagian, sehingga beberapa sopir truk terpaksa pergi ke Pangkalpinang pada malam hari untuk membeli solar dan kemudian kembali lagi ke Sungaiselan esok harinya untuk bekerja,\" ungkap Sofi.
\"Rata-rata sopir truk di sini adalah orang Sungaiselan, sehingga biaya operasional yang kami keluarkan terlalu besar, jika harus mengambil solar sampai ke Pangkalpinang sana,\" tambahnya.
Menanggapi keluhan supir dan para nelayan di Pelabuhan Sungaiselan, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mengatakan bahwa pihaknya akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat, terkhusus BPH Migas guna mengatasi keluahan nelayan dan para supir truk di Sungaiselan.
\"Insyaallah kami akan berkomunikasi dengan pihak pemerintah pusat guna memberikan dukungannya, agar para nelayan dan sopir truk ini dapat terbantu,\" ujarnya.
Dikatakan Algafry jika memang ada yang terbukti melakukan penyelewengan penggunaan bahan bakar Bio Solar, maka perlu dilakukan tindakan tegas oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
\"Jika ada pelanggaran tentu harus ditindak, tetapi yang pasti selama ini para nelayan dan sopir truk itu mengaku kesusahan mendapatkan Solar,\" tuturnya.
Sementara itu, SBM Pertamina Wilayah Bangka, Angga mengatakan memang ada beberapa wilayah yang tidak ada pengiriman solar setiap harinya.
\"Kuotanya memang terbatas, tapi kalau memang dibutuhkan, maka bisa dibuatkan surat oleh pemerintah daerah yang ditujukan langsung kepada BPH Migas pusat, hal ini karena yang mengeluarkan kuotanya langsung dari BPH Migas dan dikeluarkan bukan berdasarkan per kabupaten, melainkan per SPBU,\" ujarnya.
Lebih lanjut, dikatakan Angga terkait SPBUN Sungaiselan yang tidak menjual bahan bakar jenis Bio Solar, ia mengimbau agar pemilik SPBUN tersebut segera mengajukan pengadaan Bio Solar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta.