MUNTOK - Menurunkan angka stunting, Bupati Bangka Barat, Sukirman mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bangka dan menggelar rekonsiliasi percepatan penurunan stunting, di ruang OR II Setda Babar, Kamis (19/5).
Sukirman menyampaikan bahwa stunting adalah kondisi tubuh dengan indikasi tubuh lebih pendek dibandingkan teman seusianya. Pertumbuhan melambat yang berdampak pada gangguan metabolisme, diukur dari perbandingan tinggi badan dengan usia serta disebabkan kekurangn gizi dalam jangka panjang (terutama 1000 hari kelahiran pertama).
Dengan dikukuhkannya TPPS Bangka Barat ini, Sukirman berharap dapat membuat anak-anak yang ada di Bangka Barat tumbuh serta menjadi kabupaten yang ekonominya bagus.
Mengenai hal itu ia juga berharap peran seluruh komponen yang ada di Kabupaten Bangka Barat baik pemerintah, swasta, serta masyarakat dapat terlibat dalam program percepatan penurunan stunting.
\"Karena menjadi salah satu cara dalam mewujudkan masyarakat Bangka Barat yang maju, sejahtera dan bermatabat, maka diperlukan komitmen pan kerja sama secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dari semua pihak,\" ujar Sukirman.
Sukirman juga mengatakan bahwa percepatan stunting ini salah satu misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat yang tertuang dalam dokumen RPJMD.
\"Korelasinya dengan percepatan penurunan stunting adalah karena prevelensi stunting menjadi salah satu indikator sasaran yang harus dicapai dari kondisi baseline di tahun 2020 sebesar 12,38 persen dan direncanakan menjadi sebesar 4,79 persen pada kondisi akhir RPJMD,\" bebernya.
Diketahui, berdasarkan realisasi RPJMD tahun 2021 terkait prevelensi stunting adalah sebesar 11,10 persen.
\"Kedepan persentase di setiap tahunnya akan terus dipantau dan tentunya dengan upaya maksimal yang dilakukan bersama dalam penurunan stunting di Kabupaten Bangka Barat,\" harapannya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi Bangka Belitung, Fazar Supriadi Sentosa yang hadir dalam pengkuhan ini berharap Tim percepatan stunting Bangka Barat dapat segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis.
\"Bukan sosialisai lagi dia harus ke teknis lapangannya seperti PKK turun langsung ngasih makanan tambahan, itu yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait misalnya PU ada jamban yang kurang langsung kerjakan. Kemudian misalnya Kemenag yang ada itu langsung mengerjakan Catin yang belum menikah itu dilakukan sebenarnya tiga bulan sebelum pernikahan itu akan diperiksa kesehatannya nanti, jadi itu intervensi yang sifatnya sudah teknis ke lapangan,\" jelasnya. (**)