Sidang Perdana Tipikor Proyek MOT RSUP, JPU: Sejak Awal Sarat Masalah

Sidang Perdana Tipikor Proyek MOT RSUP, JPU: Sejak Awal Sarat Masalah

Peralatan MOT RSUP Babel yang tidak bisa digunakan. --Foto Reza

​BABELPOS.ID, PANGKALPINANG – Tiga terdakwa perkara korupsi proyek pengadaan Modular Operating Theater (MOT) Tahun 2021 milik Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Kepulauan Bangka Belitung, yakni Alfajri Holpi bin Abdoelah Amien (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK), Hendy (perwakilan PT Redosco Prana Dipta), dan Afifi Yusuf bin Yusuf (Direktur PT Bhakti Wira Husada), memasuki sidang perdana di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang, Senin (16/11).

​Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai oleh Eddowan membacakan surat dakwaan setebal 66 halaman yang mengurai secara detail dugaan korupsi dalam proyek senilai Rp5,19 miliar tersebut.

​Di hadapan majelis hakim yang diketuai Marolop Winner Pasrolan Bakara, pihak JPU mengungkapkan bahwa sejak awal hingga akhir proyek sarat dengan masalah. Perencanaan proyek diduga telah diawali dengan pengkondisian kontraktor oleh terdakwa Hendy selaku bos PT Redosco Prana Dipta. Saat mengetahui RSUP memiliki proyek MOT tersebut, Hendy langsung aktif melobi terdakwa Holpi.

​Bahkan, terdakwa Hendy rela membiayai Holpi bersama rekan-rekan sesama pejabat RSUP untuk melakukan survei fiktif demi kepentingan proyek ke Bekasi dan Ciamis. Pejabat dan staf yang diajak jalan-jalan survei tersebut meliputi Wijaya (Kepala Bidang Sarana), Juliper (teknisi), Achmad Zakaria (teknisi), dan Tedi Levinrarrian (analis kesehatan).

​Konyolnya, terdakwa Holpi merekayasa perjalanan tersebut seolah-olah sebagai perjalanan dinas resmi. Holpi kemudian mencairkan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp24.219.000 dari APBD.

BACA JUGA:Tipikor Proyek MOT RSUP, Tersangka Afifi, Hendy & Holpi Segera Jadi Pesakitan

BACA JUGA:Kejari Bangka Terima Pelimpahan Kasus Korupsi Alkes RSUP Soekarno, Rugikan Negara Rp5,1 Miliar

​Akibat pengkondisian yang terjadi, pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak. MOT tersebut tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan pengadaan, dan serah terima dilakukan tanpa melalui uji fungsi terlebih dahulu.

​Dalam pusaran perkara ini, para terdakwa baru berhasil memulihkan sedikit kerugian keuangan negara, yakni senilai Rp324.219.000. Para terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 dan/atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 603 dan/atau Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp2 miliar.

​Bakal Ajukan Eksepsi

​Terpisah, tim penasihat hukum dari terdakwa Hendy dan Afifi Yusuf menyatakan akan melakukan perlawanan pada sidang pekan depan.

​"Kita eksepsi," ujar advokat Elfi Oktianti, kuasa hukum terdakwa Afifi Yusuf.

​"Dakwaan JPU kabur sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 ayat (2) dan (3). Seharusnya dakwaan disusun dengan jelas, cermat, dan lengkap," ucapnya.

​Hal senada juga disampaikan oleh advokat Hangga, kuasa hukum terdakwa Hendy. Menurutnya, kliennya tidak bersalah, melainkan masalah bersumber dari proyek fisik gedung.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: