Kejari Bangka Keok di Praperdilan Tipikor Hutan Penagan, Kades Ismail Bebas

Kejari Bangka Keok di Praperdilan Tipikor Hutan Penagan, Kades Ismail Bebas

Keluarga dan Warga Penagan yang Menghadiri Langsung Sidang Putusan Prapid di PN Sungailiat. --Foto Reza

SUNGAILIAT, BABELPOS.ID – Hakim tunggal Pengadilan Negeri Sungailiat, Sarah Deby, memenangkan tersangka Ismail selaku kepala Desa Penagan dalam praperadilan perkara korupsi tata kelola kawasan hutan di Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka.

“Menimbang bahwa dengan demikian permohonan praperadilan pemohon telah dikabulkan untuk Sebagian, maka terhadap petitum nomor 1 harus dinyatakan dikabulkan untuk Sebagian, sedangkan untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak,” demikian.

Berikut putusan yang dibacakan, mengadili: mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk Sebagian. Menyatakan Tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor: TAP-07/L.9.11/Fd.1/09/2026 tanggal 10 September 2026 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Menyatakan penahanan terhadap pemohon adalah tidak sah. Memerintahkan kepada termohon untuk membebaskan pemohon dalam tahanan rumah tahanan seketika setelah putusan diucapkan. 

Terpisah penasehat hukum Jailani, dari tersangka Ismail mengungkap bahwa banyak kelemahan yang terjadi dari pihak jaksa penyidik dalam penetapan tersangka klien. Seperti dalam penetapan tersangka, yang masih merujuk kepada kitab Undang-undang hukum acara pidana yang lama.

“Mereka tidak menguraikan secara ringkas, apa yang disangkakan kepada pihak pemohon. Demikian juga dengan surat perintah penahanan di dalamnya juga masih mengacu kepada kitab hukum acara pidana yang lama,” kata Jailani kepada Babel Pos, Senin (16/11). 

"Dan yang lebih fatal lagi, yang membuat administrasi itu bukannya penyidik, bukannya jaksa, tapi staf, yang dijadikan mereka sebagai saksi pada saat itu. Tentu saja itu lebih fatal lagi. Fatal sefatal-fatalnya. Terjadi preseden, bahwa mereka itu ternyata menggunakan adalah undang-undang yang tidak lagi berlaku," ungkap pengacara senior itu. 

Sementara itu Kajari Bangka, Herya Sakti Saad, tidak banyak memberikan komentar. Herya hanya membenarkan kalau pihaknya kalah di praperadilan tersebut.

“Pada prinsipnya kami menghormati hasil putusan dan segera memperbaiki administrasi perkara sebagaimana bunyi putusan praperadilan yang  mencermati terkait administrasi perkara,” tukasnya.

BACA JUGA:Delapan Kades Ini Dipanggil Bupati Fery Soal Tuduhan Suap Dalam Plasma Sawit PT GML

BACA JUGA:Breaking News! Kejari Bangka Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengelolaan Hutan Lindung Penagan, Langsung Ditahan!

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait