Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 5

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 5 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia secara hybrid, Jumat (3/7/2026).

Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dan diikuti oleh jajaran pimpinan tinggi Kementerian Hukum, Kantor Wilayah, serta masyarakat pengguna layanan Kementerian Hukum dari berbagai daerah.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Ajak Pelaku Usaha Taat Royalti Musik

Hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo; Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta; para Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum; Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama Kementerian Hukum; serta masyarakat dan pengguna layanan.

Dari Kanwil Kemenkum Babel, kegiatan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh; Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo; Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, M. Bangbang; Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Adi Riyanto; Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar; serta seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Babel.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Dampingi Pemda Ikuti Validasi Sanggah Penilaian Awal IRH Tahun 2026

Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” merupakan ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, aspirasi, masukan, serta berbagai permasalahan terkait layanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.

Forum tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat.

BACA JUGA:Capaian Layanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Kep. Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 Meningkat

Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan secara langsung, baik secara tatap muka di lokasi kegiatan maupun melalui Zoom Meeting, sehingga partisipasi publik dapat menjangkau berbagai wilayah.

Setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat ditanggapi secara langsung oleh Menteri Hukum bersama pejabat dan direktur terkait sesuai dengan bidang permasalahan masing-masing.

Tanggapan yang diberikan diarahkan untuk memberikan kejelasan informasi, kepastian tindak lanjut, serta solusi yang dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Gelar FGD Tahap III Bahas Arah Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Perda

Sumber: