Dampak Kenaikan Pertamax di Bumi Serumpun Sebalai Saat Timah Meredup

Oleh :  Adi Muslih, SE. 

Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kabupaten Bangka Bidang Ekonomi, Sosial dan Lazismu

------------------------------------------

Kenaikan harga BBM nonsubsidi beberapa hari yang lalu, seperti Pertamax dan menurunnya aktivitas pertambangan timah menciptakan efek domino yang menekan perekonomian masyarakat Bangka Belitung. Kondisi ini memicu inflasi, menurunkan daya beli, dan mempersempit lapangan pekerjaan. Pemerintah daerah perlu segera mempercepat hilirisasi ekonomi dan memberikan stimulus bagi sektor alternatif.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tengah menghadapi badai ekonomi ganda yang menguji ketahanan masyarakat. Di satu sisi, gejolak ekonomi global memaksa penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang signifikan. Harga Pertamax yang melonjak tajam langsung membebani biaya logistik dan operasional harian masyarakat. Di sisi lain, penurunan produksi dan penertiban sektor pertambangan timah—yang selama ini menjadi urat nadi utama pendapatan masyarakat—berdampak langsung pada lesunya perputaran uang di daerah.

Kenaikan harga Pertamax (RON 92) di wilayah Bangka Belitung Rp.16.650 per liter, dimana sebelumnya berada diangka Rp.12.650 per liter secara tidak langsung memicu efek domino inflasi. Bagi masyarakat Bangka Belitung, yang sebagian wilayahnya bercorak kepulauan, ketergantungan pada transportasi antardaerah sangatlah tinggi. Biaya distribusi barang kebutuhan pokok yang membengkak pada akhirnya harus ditanggung oleh konsumen akhir. Daya beli masyarakat yang kian tertekan ini diperparah oleh berkurangnya sumber pendapatan alternatif.

Selisih harga yang signifikan memaksa masyarakat beralih menggunakan Pertalite demi menghemat biaya operasional harian, Lonjakan permintaan ini berpotensi meningkatkan beban kuota BBM bersubsidi dan berisiko memicu kelangkaan sementara di sejumlah titik SPBU. Perbedaan harga yang makin tinggi ini memicu fenomena borongan oleh pengerit atau pengecer nakal untuk dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi.

BACA JUGA:PLTN di Pulau Gelasa Bangka Belitung: Harapan Baru atau Kekhawatiran Baru?

BACA JUGA:Quo Vadis Pendidikan Indonesia? Ketika Anak Masih Menjadi Korban Formula Sistem

Selama beberapa dekade, sektor pertambangan timah menjadi tulang punggung yang menyerap banyak tenaga kerja dan menopang ekonomi akar rumput. Penurunan produksi serta penertiban tambang ilegal memang merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola lingkungan dan negara. Namun, transisi yang terjadi terlalu cepat tanpa adanya kesiapan lapangan kerja pengganti menciptakan celah ekonomi. Banyak pekerja informal, penambang, hingga pelaku usaha kecil yang kehilangan sumber nafkah utama secara drastis, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan rentan meningkat.

Dalam kondisi sulit ini, masyarakat tidak bisa dibiarkan berjuang sendirian. Pemerintah Provinsi melalui Gubernur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Bupati/Walikota harus benar-benar hadir melalui langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan ekonomi daerah dengan beberapa alternatif, diantaranya:

- Pertama, mempercepat implementasi program hilirisasi dan diversifikasi ekonomi lokal. Potensi besar di sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan pariwisata harus dikelola dengan suntikan modal dan pelatihan yang serius agar menjadi roda penggerak ekonomi baru.

- Kedua, pemerintah daerah dan pusat perlu merumuskan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran. Subsidi silang, bantuan modal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta penciptaan lapangan kerja padat karya sangat mendesak untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

Krisis ganda ini harus menjadi momentum refleksi bersama. Ketergantungan terhadap energi fosil dan komoditas ekstraktif seperti timah sudah saatnya dikurangi. Kita membutuhkan cetak biru (blueprint) ekonomi baru yang berkelanjutan, mandiri, dan tidak mudah goyah oleh fluktuasi harga energi global maupun dinamika pertambangan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, transisi ekonomi yang adil di Bumi Serumpun Sebalai bukan lagi sekadar angan-angan, melainkan sebuah Keniscayaan. Apalagi ditambah persoalan Tambang dan BBM! 

Sumber: