Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Forum Komunikasi Kebijakan

//Perkuat Peran Analis Kebijakan dalam Penyusunan Kebijakan Publik

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan dengan tema “Strategi Penguatan Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Senin (15/06/2026).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Agung Rektono Seto.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Analis Kebijakan memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel dan Bappeda Perkuat Sinergi Pembentukan Sentra KI

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, kolaborasi, serta penguatan peran Analis Kebijakan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

Dalam forum tersebut, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN menyampaikan materi terkait pentingnya tata kelola kebijakan yang sistematis dan berbasis bukti.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Pelepasan Peserta MagangHub Kemnaker Batch III Di Lingkungan Kementerian Hukum

Dijelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilihat dari banyaknya program atau regulasi yang dihasilkan, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan solusi terhadap persoalan publik secara efektif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Analis Kebijakan dituntut mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta memberikan dampak yang terukur.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Agus Heruanto Hadna.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Laksanakan Apel Pagi Gabungan bersama Kanwil KemenHAM Babel

Ia memaparkan bahwa analisis kebijakan merupakan pendekatan yang mengintegrasikan kajian ilmiah dengan kebutuhan praktis dalam pengambilan keputusan publik.

Sumber: