DPRD Babar Terbitkan 38 Rekomendasi LKPJ Bupati 2025, Soroti Defisit Hingga Stunting

BABELPOS.ID, ​MENTOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat (Babar) resmi menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan rekomendasi tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Mahligai Betason II, Mentok, Kamis (30/4/2026).

​Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bangka Barat, Badri Syamsu, didampingi Wakil Ketua I Oktorazsari, serta dihadiri oleh Bupati Bangka Barat Markus, unsur Forkopimda, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BACA JUGA:​Kloter 9 Resmi Diberangkatkan, 194 Jamaah Haji Terakhir Babel Bertolak ke Tanah Suci

​Dalam sambutannya, Badri Syamsu menjelaskan bahwa rekomendasi ini merupakan hasil kerja keras Panitia Khusus (Pansus) dan Kelompok Kerja (Pokja) yang telah membedah dokumen LKPJ sejak diserahkan bupati pada 30 Maret lalu.

BACA JUGA:Wako Udin Tanggapi 3 Catatan DPRD Pangkalpinang

​"DPRD telah menindaklanjuti dengan membentuk pansus guna melakukan pembahasan mendalam agar pembangunan di Bangka Barat berjalan sesuai rel yang direncanakan," ujar Badri.

​Sementara itu, Wakil Ketua Pansus, Eddy Arif, saat membacakan laporan menekankan agar pemerintah daerah tidak sekadar menerima catatan ini, tetapi benar-benar mengimplementasikannya di lapangan.

BACA JUGA:Tren Potensi Radikalisme di Babel Mengalami Penurunan

​"Kami meminta Pemda membangun sinergisitas yang lebih kuat dengan DPRD.

Performa OPD harus dioptimalkan demi kemajuan Bangka Barat," tegas Eddy.

​Pansus menyoroti 38 poin krusial yang mencakup hampir seluruh aspek pemerintahan. Beberapa isu yang menjadi perhatian utama di antaranya:

​Keuangan Daerah: DPRD mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi total defisit anggaran tahun 2025.

Langkah strategis diperlukan agar tidak terjadi gagal bayar pada tahun mendatang.

Sumber: