Harga BBM Non-Subsidi Naik, Anggaran Operasional Kendaraan Dinas Pemkot Tetap
Walikota Pangkalpinang, Prof. Saparudin.--
BABELPOS.ID, PANGKALPINANG – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis non-subsidi mulai berimplikasi pada sektor operasional pemerintah daerah. Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menegaskan bahwa meski terjadi kenaikan harga, pihaknya tetap berkomitmen menjaga operasional kendaraan dinas sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Prof. Saparudin mengakui bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi berdampak langsung pada biaya operasional mobil dinas. Sesuai aturan, kendaraan operasional milik pemerintah memang diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi.
"Mobil dinas kita wajib menggunakan BBM non-subsidi, aturannya jelas tidak boleh menggunakan yang bersubsidi. Meski ada kenaikan harga, kita tetap akan melakukan langkah penyesuaian dan efisiensi agar anggaran operasional kendaraan dinas tetap terkendali," ujar Prof. Saparudin saat ditemui usai menghadiri acara di Masjid Jamik Pangkalpinang, Kamis (23/04/2026).
Selain BBM, Wali Kota juga menyoroti kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi ukuran 12 kilogram. Sementara itu, untuk gas elpiji ukuran 3 kilogram (gas melon), terpantau masih dalam kondisi relatif stabil.
Prof. Saparudin mengungkapkan kekhawatirannya mengenai potensi dampak kenaikan harga energi ini terhadap biaya transportasi serta harga kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat agar lebih bijak dan cermat dalam mengelola pengeluaran rumah tangga.
"Kenaikan harga BBM atau gas akan berdampak pada biaya transportasi. Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada seefisien mungkin. Prioritaskan belanja untuk kebutuhan pokok terlebih dahulu, sementara pemenuhan kebutuhan sekunder sebaiknya ditunda sementara waktu," pesan politisi PDI Perjuangan tersebut.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa situasi ini merupakan persoalan nasional yang dipicu oleh dinamika global. Ia berharap masyarakat dapat memahami kondisi tersebut dan tetap tenang dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
BACA JUGA:Peran Strategis OPD Dalam Implementasi PUG dan PPRG Untuk Responsif Gender
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
