Perkuat Peran Paralegal Desa, Kanwil Kemenkum Babel dan APDESI Teken MoU Strategis

BABELPOS.ID, TOBOALI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat desa.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Bangka Belitung di Kabupaten Bangka Selatan.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Gelar Forum Komunikasi Kebijakan, Tingkatkan Kualitas Analisis Kebijakan Publik

Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Pembinaan Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Kabupaten Bangka Selatan, Kamis (16/2/2026), yang dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, aparatur desa, serta ratusan paralegal.

BACA JUGA:Laksanakan Uji Kompetensi Teknis Hari Kedua, Kanwil Kemenkum Babel Tingkatkan Kapasitas SDM

Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi desa dalam meningkatkan kapasitas serta peran paralegal di tingkat desa dan kelurahan.

Melalui kerja sama ini, diharapkan paralegal mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan bantuan hukum non-litigasi, edukasi hukum kepada masyarakat, serta membantu penyelesaian persoalan hukum secara mediasi dan persuasif.

BACA JUGA:Perkuat Koordinasi, Kanwil Kemenkum Babel Dorong Optimalisasi Indeks Reformasi Hukum

Lebih lanjut, Pihak APDESI menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Posbankum di desa diharapkan dapat menjadi ruang konsultasi dan penyelesaian masalah hukum yang mudah diakses, cepat, dan berkeadilan.

BACA JUGA:Negara Hadir! Kanwil Kemenkum Babel Perjuangkan Akses Keadilan Warga dalam Sengketa Reklamasi Tambang

Kepala Divisi Peraturan Perundang- Undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh menyampaikan bahwa Melalui penandatanganan MoU ini, diharapkan kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan APDESI dapat terus berlanjut dan memberikan dampak nyata dalam mewujudkan keadilan yang merata hingga ke pelosok desa.

BACA JUGA:Kelola Sampah, Pemkab Bateng Gandeng BPKP

Sumber: