Kakanwil Kemenkum Babel Hadiri Rapat Paripurna DPRD Babel

//Agenda Pelantikan PAW dan Penetapan Badan Kehormatan

BABELPOS.ID – Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar pada Senin (23/02/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kehadiran tersebut merupakan bentuk partisipasi aktif Kemenkum dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Gelar Rapat Pengharmonisasian Ranperda Kota Pangkalpinang

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, dan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, serta anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afrianto.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Gelar Rapat Pengharmonisasian Ranperda Kota Pangkalpinang

Agenda utama Rapat Paripurna meliputi Pelantikan/Pengucapan Sumpah Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD sisa masa jabatan 2024–2029, penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta penyampaian perubahan nama-nama anggota Kelengkapan DPRD dan pimpinan serta anggota fraksi.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Fasilitasi Pengharmonisasian Ranperkada Kabupaten Bangka Tengah

Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyampaikan ucapan selamat kepada Anggota PAW dan jajaran Badan Kehormatan DPRD yang telah dilantik.

Ia menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

BACA JUGA:Pepelingasih Bangka Gelar Clean Up & Diskusi Peringati Hari Peduli Sampah Nasional 2026

Gubernur juga menekankan bahwa Badan Kehormatan memiliki peran strategis dalam menjaga marwah, integritas, serta etika lembaga legislatif.

Komitmen dan dedikasi tinggi diperlukan guna memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan kode etik berjalan secara optimal.

Selain itu, disampaikan pula pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

Sumber: