Komisi VI DPR RI Dukung PT TIMAH Tbk Libatkan Koperasi sebagai Mitra

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Komisi VI DPR RI menyatakan dukungannya terhadap langkah strategis PT TIMAH Tbk dalam melibatkan koperasi sebagai mitra usaha penambangan.

Dukungan ini disampaikan langsung Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, yang menilai pendekatan koperasi sejalan dengan konsep ekonomi konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

BACA JUGA:Kedapatan Simpan Puluhan Klip Sabu di Kontrakan, Dua Pemuda Diringkus Ditresnarkoba Polda Babel

Menurut Nurdin Halid, arah kebijakan pemerintah saat ini yang menekankan ekonomi Pancasila perlu diwujudkan melalui model pemberdayaan masyarakat, termasuk bagi penambang rakyat.

Salah satu implementasi yang dinilai tepat adalah penguatan koperasi dalam ekosistem pertambangan timah.

BACA JUGA:Pemkab Basel Akan Tertibkan Bangunan Tanpa PBG, Sasar Awal di Jalan Jenderal Sudirman

“Presiden saat ini betul-betul menjalankan ekonomi konstitusi, yaitu ekonomi Pancasila sesuai Pasal 33.

Karena itu, kami menyarankan dan telah merekomendasikan agar para penambang ilegal dikoperasikan, dan PT TIMAH Tbk sudah menjalankan hal ini dengan baik,” ujar Nurdin Halid saat kunjungan spesifik ke PT TIMAH Tbk pekan lalu.

BACA JUGA:Festival Ceria Imlek 2026 Dorong Harmoni Sosial dan Pertumbuhan UMKM

Pelibatan koperasi disebut mampu memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat penambang.

Dengan model koperasi, para penambang dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah serta memiliki jalur transaksi langsung dengan PT TIMAH Tbk tanpa harus melalui perantara.

Menurutnya, skema ini dinilai mampu mengurangi praktik rantai distribusi yang selama ini dianggap merugikan masyarakat.

Dalam penjelasannya, Nurdin Halid mencontohkan adanya selisih harga jual timah yang cukup besar antara nilai yang disepakati dengan perusahaan dan harga yang diterima penambang.

BACA JUGA:Remisi Imlek Jadi Bingkisan Harapan bagi Warga Binaan Lapas Pangkalpinang

Sumber: