​Fraksi NasDem DPRD Babel Desak Kemensos dan BPJS Kesehatan Tinjau Ulang Penonaktifan Massal PBI JK

​BABELPOS.ID, PANGKALPINANG – Fraksi NasDem DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyatakan sikap tegas terkait kebijakan penonaktifan massal jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Kebijakan pusat tersebut dinilai berisiko merugikan masyarakat kecil di daerah, termasuk di Bangka Belitung.

​Wakil Ketua III DPRD Babel sekaligus Anggota Fraksi NasDem, Eddy Nasapta, menyayangkan langkah Kementerian Sosial (Kemensos) dan BPJS Kesehatan tersebut.

Menurutnya, kepesertaan PBI merupakan harapan utama bagi masyarakat tidak mampu dalam mengakses layanan kesehatan.

​BACA JUGA:DPRD Babel Pertajam Raperda Pertambangan Mineral, Libatkan Akademisi hingga Aktivis Lingkungan

​Eddy menyoroti bahwa alasan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mencoret peserta kategori Desil 6-10 (dianggap mampu) seringkali tidak akurat di lapangan.

Ia meminta pemerintah memberikan kepastian agar tidak ada warga miskin yang "salah sasaran" dan kehilangan haknya.

BACA JUGA:Operasi Gabungan Keselamatan Menumbing 2026, Puluhan Pengendara Kena Tegur

​"Negara memang menjamin masyarakat yang sakit tetap bisa akses layanan melalui reaktivasi.

Tapi bagaimana teknisnya? Kalau sudah dinonaktifkan tapi disebut boleh berobat, ini membingungkan.

Jangan buat kebijakan yang tidak jelas," tegas politisi dapil Belitung tersebut.

​Lebih lanjut, Eddy mendorong agar kebijakan krusial seperti ini didahului dengan sosialisasi yang masif.

Ia mengkhawatirkan kondisi di mana warga baru mengetahui kartu mereka tidak aktif saat sudah berada di fasilitas kesehatan dalam keadaan darurat.

BACA JUGA: Kajari Bangka Selatan Sabrul Iman Diganti

Sumber: